On:
In: Hukum

SemestaPost, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, siap untuk mengikuti dan membantu proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pertama, kami menghormati apa yang diproses olehContinue Reading

On:
In: Hukum

SemestaPost, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama 33 kepala daerah se-Sumut menandatangani komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Bobby mendorong agar pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Hal tersebutContinue Reading

On:
In: Hukum

SemestaPost, Jombang – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak ke kantor Anissa Ahmada Travel Indo di Jombang, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026). Kantor travel ditemukan dalam kondisi tertutup dan terkunci, dengan keterangan tidak aktif sementara. Sidak dilakukan menyusul persoalan pemberangkatan dan kepulangan jemaah umrah, termasuk sekitar 200Continue Reading

On:
In: Hukum

SemestaPost, Denpasar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) dimulai dari lingkungan keluarga. Langkah ini dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan tema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi”. Kegiatan yang berlangsung di Gedung WiswaContinue Reading

On:
In: Hukum

SemestaPost, Jakarta – Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berkomitmen menindak tegas setiap pihak yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kebakaran hutan. Saat ini Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan (Gakkum) Kehutanan tengah memproses sejumlah kasus Karhutla. Setiap penanganan perkara kehutanan diproses dengan prinsip tegas dalam penegakan hukum demi menjaga kelestarian hutan untukContinue Reading

On:
In: Ekonomi dan Bisnis, Hukum

SemestaPost, Jakarta – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengecam keras dugaan tindakan wisatawan yang melakukan perburuan penyu dengan speargun di kawasan Raja Ampat. Yang bersangkutan telah diamankan oleh pihak berwenang dan saat ini sedang menjalani proses penanganan lebih lanjut. Kami tegaskan: tidak ada toleransi terhadap siapa pun yang merusak ekosistem Raja Ampat. WisatawanContinue Reading

On:
In: Hukum

SemestaPost, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengoptimalkan pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi melalui penetapan status penggunaan (PSP) barang rampasan negara kepada tiga kementerian, yaitu Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas). KegiatanContinue Reading

On:
In: Hukum

SemestaPost, Surabaya – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap seorang kurir narkotika jenis sabu bernama Sayed Zuwanda (32) di Terminal Roro Jamrud, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026). Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan, Sayed ditangkap saat mengantreContinue Reading

On:
In: Hukum

SemestaPost, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap 8 (delapan) orang tersangka yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Para tersangka tersebut, yakni LMP selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan PenertibanContinue Reading

On:
In: Hukum

SemestaPost, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menyerahkan aset barang rampasan bernilai total Rp3,6 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi. Aset berupa tujuh bidang tanah tersebut diproyeksikan menjadi polder resapan air demi mengendalikan banjir di wilayah setempat. Rangkaian aset tersebut merupakan hasil eksekusi barang rampasan negara dari perkara pidanaContinue Reading