SemestaPost, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merupakan “Presiden Paling Hijau” karena seluruh kebijakan dan inisiatif pembangunannya dirancang secara beriringan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memaksimalkan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
“Pemerintahan Prabowo akan membangun panel surya 100 Gigawatt, gerakan dekarbonisasi industri, mengharuskan industri migas dengan carbon Capture storage (CCS), dan menghilangkan emisi gas metan dari tumpukan sampah terbuka yang membusuk melalu Pembangkit Sampah untuk Energi Listrik (PSEL) dan pembangunan yang berorientasi keberlanjutan lingkungan,” kata Menteri Jumhur saat menerima delegasi 6 lembaga investor internasional yang dipimpin Chairman of the Board US-Indonesia Society, yang juga mantan Duta Besar Ameriksa Serikat (AS) untuk Indonesia periode 2013-2026, Robert O Blake J, di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.
Lembaga investor global yang hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Seventh AP Fund, Green Century Capital Management, KLP Asset Management, UBS, Saturna Capital, dan Ziranjiti.
Dalam kesempatan itu, Robert O Blake J menyampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan potensi investasi berkelanjutan terbesar di dunia berkat kekayaan modal alam (natural capital), keanekaragaman hayati, sumber daya karbon, dan prospek ekonomi hijau yang melimpah.
Kendati demikian, para investor menegaskan keputusan investasi ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kepastian kebijakan jangka panjang serta kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tren penurunan laju deforestasi. Juga penguatan tata kelola lingkungan pada sektor pertambangan, peningkatan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), penjagaan integritas pasar karbon nasional, hingga perlindungan keanekaragaman hayati turut menjadi indikator penentu utama bagi para pemodal internasional.
Merespons masukan dari para investor, Menteri LH Moh Jumhur Hidayat menegaskan, penguatan ketahanan pangan dan produksi bioetanol merupakan prioritas strategis nasional. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, pemanfaatan lahan terdegradasi dan restorasi ekologi juga menjadi fokus utama melalui Gerakan Nasional Taubat Ekologis.
“Pengembangan kebun kelapa sawit dan tebu nasional pun diarahkan untuk mendukung program B50 yang jauh lebih ramah lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs),” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menilai komitmen dan langkah terobosan ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai “presiden paling hijau” di Indonesia. Indonesia bahkan mencatatkan sejarah sebagai negara pertama di dunia yang memproduksi bahan bakar nabati berbasis biodiesel B50.
Adapun program mandatori B50 ini diluncurkan secara resmi Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2026 sebagai kelanjutan dari tahapan transisi energi B30 dan B40, berlandaskan regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendorong kemandirian energi nasional.
“Kebun sawit dan kebun tebu kami juga untuk mendorong program B50 yang itu jauh lebih ramah lingkungan, selain untuk ketahanan pangan dan menciptakan green jobs,” kata Menteri Jumhur.
Selain program B50, kata Menteri Jumhur, pemerintah juga menargetkan program strategis lainnya, seperti rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt, gerakan dekarbonisasi industri, kewajiban penerapan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) pada industri minyak dan gas, serta eliminasi emisi gas metana dari tempat pembuangan sampah terbuka melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL).
“Guna memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai koridor yang ditetapkan, Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen memperkuat standar lingkungan, meningkatkan sistem audit, menambah jumlah auditor tersertifikasi, serta mempertegas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.