SemestaPost, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (KLH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, saat ini Indonesia sedang mempersiapkan beberapa paket unit perdagangan karbon.
“Ada hal menarik sekarang, sudah ada beberapa investor yang menyatakan berminat menanamkan investasinya dalam pembangunan dalam rangka memulihkan lingkungan,” kata Menteri Jumhur di Acara Indonesia Net-Zero Summit 2026, Jakarta, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri Mantan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal, dan Utusan Perubahan Iklim Republik Rakyat Tiongkok Liu Zhenmin.
Menurut Menteri Jumhur, fenomena banyaknya investor yang menyatakan tertarik dan ingin segera berinvestasi dalam perdagangan karbon menunjukkan hal menarik.
Hal ini, kata Menteri Jumhur, menunjukkan sekarang terjadi perubahan paradigma pembangunan yang menarik di global.
“Kini paradigma yang berkembang bukan lagi pembangunan yang hanya fokus pertumbuhan dengan merusak lingkungan tapi pembangunan dengan pemulihan lingkungan,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur juga menjelaskan, biasanya dalam aksi iklim global ada 2 yang dilakukan yaitu mitigasi dan adaptasi.
“Aksi mitigasi iklim dimaksudkan agar iklim yang berubah harus dipastikan jangan sampai mencelakakan orang, komunitas, rakyat,” kata Menteri Jumhur.
Kemudian aksi adaptasi, kata Menteri Jumhur, adalah memastikan bahwa masyarakat akan survive atau mampu bertahan, tidak ketinggalan dan tidak menjadi susah akibat perubahan iklim. Sehingga masyarakat tetap bisa survive dalam keadaan iklim yang berubah.
Menurut Menteri Jumhur, Indonesia menambahkan satu aksi lagi dalam menghadapi perubahan iklim, namanya prosperity atau kesejahteraan. Hal ini karena Pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa semua tindakan dalam memitigasi dan mengadaptasi perubahan iklim harus menciptakan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
“Contoh, ada perdagangan karbon, itu jumlahnya besar sekali, saya maunya dari perdagangan karbon yang jumlahnya puluhan ribu triliun rupiah itu tidak hanya dinikmati oleh spekulan atau pedagang-pedagang karbon tapi harus dinikmati rakyat,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur ingin memastikan benefit sharing bagian terbesar dinikmati oleh masyarakat tapak, lokal dan adat. Harus dipastikan warga di lokasi tempat kegiatan perdagangan karbon terjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih baik ketimbang sebelumnya.
Setelah masyarakat punya uang, kata Menteri Jumhur, juga harus dipastikan bahwa masyarakat bisa mengelola uang hasil perdagangan karbon itu dengan baik dan bijak. Sehingga ekonomi masyarakat juga terus bertumbuh.
“Mungkin dengan cara melakukan pembinaan UMKM. Harus dipersiapkan hal itu, agar jangan sampai masyarakat dapat duit banyak tapi habis begitu saja. Padahal kita bisa mengelola dengan baik kalau dilakukan persiapan sosial dan integrasi sosial,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.