SemestaPost, Jakarta – Ekonom Senior yang juga Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini sangat menyangkan langah Nadiem harus terhenti dalam sebuah gagasan digitalisasi pendidikan adalah proyek besar nasional, yang hendak mentransformasikan dunia pendidikan menjadi modern dan selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya. Karena itu biaya proyek ini ini sangat besar hampir 10 trilyun atau 2 kali dari proyek e-KTP, yang juga berantakan dan hasilnya nihil karena dikorupsi petinggi partai. Pertanyaan yang sama menurut Prof. Didik proyek digitalisasi ini hasilnya apa, dan Hampir tidak ada bekasnya yang memadai dan tidak menghasilkan transformasi apa pun. Dana pajak yang besar juga menguap tanpa hasil yang nyata munurut Prof ,Didik J Rachbini dalam rilis nya yang diterima redaksi SemestaPost, (14/5/2026)
Menurut Prof. Didik yang mana Proyek ini secara administratif dan kebijakan sudah salah kaprah sejak awal karena menganggap bahwa transformasi sistem pendidikan modern bisa disulap dengan cara tekno-sulusi (tech-solutionism). Dengan memasukkan sepotong gadget dan internet ke sekolah, maka transformasi dapat dilakukan secara cepat dan evolusioner, seperti e-commerce, e-marketing, digital bisnis dan jenis teknologi informasi lainnya. Jokowi selalu Presiden kala itu merekrut orang hebat seperti Nadiem Makarim berkeyakinan seperti ini karena memang sejak awal silau dengan AI, teknologi informasi, survey, dll. Karena itu, Jokowi langsung yang “endorse” proyek tersebut dan menyampaikannuya secara terbuka. Dengan proyek yang salah kaprah sejak awal menurut Prof. Didik dengan pengelolaan yang amburadul serta hasil yang mengecewakan, maka hukum masuk ke dalamnya sampai terjadi kontroversi berbulan-bulan. Nadiem dibela orang-orang hebat, diangkat sebagai “pahlawan” melawan kebathilan hukum dan tidak salah dengan proyek ini karena tidak ditemukan bukti memperkaya diri.
Prof .Didik menilai tranformasi pendidikan melalui digitalisasi gadget ini salah sejak awal sehingga pelaksanaan proyek tersebut menghasilkan output tanpa transformasi apa pun. Sejatinya, transformasi pendidikan tersebut harus melibatkan proses yang melibatkan seluruh substansi dan variabel penting, seperti kualitas guru, literasi dasar, budaya belajar dan sekolah, infratruktur listrik maupun internet, dan lainnya. Di sini Nadiem tidak bisa melakukannya karena modal sosial politik dan pengalamannya di bidang pendidikan tidak memadai. Gadget dan laptop memang merupakan instrumen modern, tetapi tidak bisa sebagai penyorong transformasi menuju modern dan tidak otomatis meningkatkan kualitas belajar.
Lalu menurut Prof .Didik Di mana masalahnya dalam penetapan Nadiem sebagai menteri anak yang hebat dan Kekuatan Nadiem di start up sebenarnya jika diteliti justru merupakan kelemahannya di birokrasi sampai menggiringnya ke meja pengadilan seperti sekarang. Dalam kasus sekarang lagi menurut Prof .Didik dengan yakin Nadiem tidak mengambil uang proyek tersebut, Tetapi hukum tidak bisa bisa dicegah untuk masuk karena mempertanyakan apa hasil dari proyek dengan anggaran segede gajah dengan tata kelola yang lemah.
Di strat up Nadiem sangat lincah menakhodai gojek sampai besar seperti sekarang. Tidak ada yang membantahnya dan prestasi ini yang membuat seorang Presiden Jokowi kala itu silau terhadap Nadiem kemudian memberinya tugas mentransformasikan sistem pendidikan menjadi modern melalui digitalisasi. Di dalam perusahaannya, Nadiem gampang bergerak cepat, keputusan langsung top-down, kekuasaan mutlak pada pendirinya. Tetapi di sektor publik pelaksanaan anggaran publik diatur dengan birokrasi dan prosedur yang ketat. Dengan mengambil ratusan tim dari luar dan tidak bersentuhan dengan birokasi, maka prosedur proyek yang menggunakan anggaran rakyat menjadi berantakan seperti terjadi pada kasus tersebut.
Jadi kasus ini bukan masalah Nadiem tidak korupsi dan tidak satu sen pun mengambil dana tersebut. Tetapi masalah tata kelola dan anggaran publik yang besar tersebut harus menjadi bagian dari pertanggungjawabannya. Masalah ini terjadi karena Nadiem tidak mempunyai modal sosial politik yang memadai masuk ke dalam birokrasi kelas atas. Meskipun memiliki akses langsung terhadap presiden dan presiden sendiri secara langsung mendukung proyek tersebut tetapi pertanggung jawaban publik terhadap anggaran publik dan hukum tetap harus dijalankan. Dalam hal ini menurut Prof. Didik J Rachbini akan adil jika nama- nama yang disebut Nadiem dalam persidangan dapat dihadirkan di pengadilan, Tetapi karena ada dimensi politik dari kasus ini, maka hukum dan pengadilan tidak juga mampu menghadirkan orang yang disebut oleh Nadiem dalam persidangan ujar Prof. Didik.
Kita sayang kepada Nadiem, pujian dan penghargaan luar biasa terhadapnya justru menjadi jebakan ketika masuk ke wilayah politik yang penuh onak dan duri masuk ke dalam politik seperti memasukan ke dalam perangkap. Sebaiknya di masa mendatang tidak ada lagi anak muda yang berprestasi di dunianya masuk ke dalam kubangan politik abu-abu, yang penuh ranjau dan jebakan. Mark Zuckenberg, Elon Musk, Jensen Huang dan orang hebat lainnya tidak perlu masuk politik dan tetap besar namanya di dunianya sendiri,tutup Prof.Didik J Rachbini.