SemestaPost – India – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menghadiri pertemuan Menteri Lingkungan Hidup negara-negara anggota BRICS yang akan dilaksanakan di New Delhi, India, pada hari Senin 17 dan Selasa 18 Agustus 2026.
“Saat ini kekuatan dunia yang sedang bangkit menerjemahkan tata kelola iklim ke dalam daya saing dan keamanan global,” kata Menteri Jumhur saat hadir di acara Peringatan HUT ke-81 RI di Kedutaan Besar (Kedubes) RI di New Delhi, India, Senin, 17 Agustus 2026.
Menurut Menteri Jumhur, saat ini Indonesia, bersama Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan kekuatan-kekuatan lain yang bergabung dalam platform BRICS tidak lagi sekadar menjadi penerima aturan (rule-taker) dari rezim iklim. Melainkan telah bertransformasi menjadi pembentuk aturan (rule-shaper).
Dalam pandangan Indonesia, kata Menteri Jumhur, lanskap geopolitik global saat ini menuntut pergeseran paradigma yang mendasar dalam cara negara-negara berkembang menyikapi isu lingkungan.
“Selama beberapa dekade lalu, negosiasi iklim internasional kerap didominasi oleh beban kewajiban semata tanpa diimbangi oleh dukungan finansial dan teknologi yang memadai dari negara maju,” kata Menteri Jumhur.
Namun menurut Menteri Jumhur, dinamika tersebut kini telah bergeser secara signifikan seiring dengan kebangkitan ekonomi kawasan selatan global (Global South).
“Kekuatan-kekuatan ekonomi baru tidak lagi melihat isu keberlanjutan sebagai pembatas pertumbuhan, melainkan sebagai fondasi utama bagi arsitektur ekonomi masa depan yang lebih kokoh dan mandiri,” jelas Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur juga memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi landasan strategis bagi Indonesia dan aliansi BRICS dalam memperkuat posisi tawar di kancah internasional:
Menteri Jumhur menyebut aksi iklim bukanlah pusat biaya yang harus diminimalkan, melainkan justru jadi pengungkit daya saing industri dan ekonomi. Termasuk pengolahan mineral kritis, rantai pasok kendaraan listrik (EV), manufaktur terbarukan, dan pasar karbon. Kini kebijakan iklim dan strategi ekonomi di semua bidang saling bertemu dan terkait.
“Tata kelola lingkungan merupakan masalah keamanan nasional dan regional. Artinya, integritas sumber daya hutan dan air, ketahanan pangan dan energi, serta ketahanan terhadap perpindahan penduduk akibat perubahan iklim adalah aset strategis, bukan masalah sampingan,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengungkapkan, sejak BRICS mewakili porsi besar dari populasi global, emisi, dan pertumbuhan PDB, kini kredibilitas BRICS terhadap iklim akan semakin membentuk klaim yang lebih luas untuk mereformasi tata kelola global.
Menteri Jumhur memastikan, Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan hal ini berjalan dengan benar. Karena itu, kerangka yang disarankan delegasi Indonesia dalam forum ini menegaskan komitmen nasional yang progresif.
“Indonesia berharap dapat melihat kepemimpinan iklim di antara kekuatan-kekuatan yang sedang bangkit bukan sebagai beban yang ditanggung bersama, melainkan sebagai peluang kompetitif dan strategis yang harus diraih bersama,” kata Menteri Jumhur berharap.
Menteri Jumhur optimistis melalui keikutsertaan aktif dalam forum BRICS ini, Indonesia dapat menjalin kerja sama konkret yang saling menguntungkan. Sekaligus memastikan transisi hijau global tetap berjalan secara adil dan berkeadilan bagi negara-negara berkembang.
Dalam kegiatan ini Menteri Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat didampingi Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Ary Sudijanto, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH Agus Rusly, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLH Dasrul Chaniago, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH Irawan Asaad, dan Tenaga Ahli Menteri LH Bidang Diplomasi Luar Negeri Teguh Santosa.