SemestaPost, Jakarta – Pemerintah merancang strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan ketahanan perekonomian nasional di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan perkembangan ekonomi dan kinerja fiskal sepanjang 2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Asumsi Dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2027.
“Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan dunia usaha sehingga masing-masing instrumen dapat bekerja secara optimal, proporsional, dan saling menguatkan,” kata Menkeu.
Perkuat Stabilitas Ekonomi dan Sektor Strategis
Di sisi lain, iklim investasi hulu migas akan terus diperbaiki melalui peningkatan kepastian berusaha, pemberian insentif fiskal, dan penyederhanaan regulasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi migas nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi.
Reformasi Fiskal Berkelanjutan
Komitmen tersebut tercermin dalam postur RAPBN 2027. Pendapatan negara direncanakan sebesar Rp3.426 triliun, sementara belanja negara dianggarkan sebesar Rp4.097,2 triliun. Defisit anggaran dijaga sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Menurut Menkeu, postur tersebut mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mendukung akselerasi pembangunan dan komitmen pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal.
Strategi ekonomi dan fiskal 2027 pada akhirnya diarahkan tidak hanya untuk mencapai target pertumbuhan, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam RAPBN 2027, Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada rentang 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,3–4,87 persen, serta rasio gini pada rentang 0,362–0,367 persen. Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575. Pemerintah juga menetapkan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui perbaikan nilai tukar petani pada kisaran 126–128 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 106–110.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang kuat, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 mampu tumbuh 6 persen dengan inflasi tetap terjaga,” pungkas Menkeu.











