SemestaPost, Jakarta – Prof. Didik J Rachbini Ph.D dalam pandangannya sebagai akademisi dan kini beliau juga Rektor di Universitas Paramadina Mengapa media harus netral , Pertanyaan sederhana namun ini sangat penting karena semakin modern suatu negara dan semakin terdidik masyarakat, maka media harus tampil menjadi Ruang Publik (Public Sphere) yang mencerahkan – bukan alat partai politik, penguasa atau kelompok tertentu. Media seharusnya menjadi ruang diskusi rasional tempat masyarakat untuk dialog yang dialogis, bertukar gagasan, melakukan peran check and balances dan membangun opini publik yang sehat. Jika media menjadi alat propaganda, maka dia tidak akan menjadi arena deliberasi demokratis, tetapi menjadi bagian dari pemerintah.
Prof. Didik mengatakan dimana media akan paling gagah dan bermartabat bila tampil sebagai pilar keempat demokrasi diamana media melakukan fungsi pengawasan, bukan menutup-nutupi jika ada penyimpangan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh peran media yang paling dan lebih ideal lagi adalah investigasi korupsi karena korupsi merupakan kejahatan ekstra ordinary. Jika perlu melakukan kritik terhadap kebijakan karena kritik tersebut akan semakin membuat kebijakan pemerintah semakin legitimate.
Prof. Didik menambahkan jika media tidak lagi netral, maka akan muncul arus propaganda dan pencitraan, yang tidak ada gunanya lagi bagi publik dan bagi perbaikan demokrasi. Media dengan teknologi bigdata dan IT bisa berubah menjadi mesin framing pembentuk persepsi, yang palsu dan menjadi alat propaganda politik. Informasi dibuat dari media seperti ini tidak lebih dari membangun citra ala konsultan politik dan narasi yang tidak menjelaskan realitas, tetapi bahkan bisa dipakai memanipulasi opini publik. Dalam ilmu komunikasi politik ini sering disebut manufacturing consent ujarnya.
Jadi dalam hal ini menurut Prof. Didik J Rachbini Ph.D yakni pemerintah tidak perlu mengumpulkan, mengorganisasikan, memberi arahan kepada media-media yang ada dan sudah berkembang memainkan peranannya sendiri. Jika dikumpulkan dan diorganisir, maka fungsi menerangi ruang publik secara sehat akan hilang. Peranan sebagai watchdog akan berhenti dan bisa jadi menjadi alat legitimasi saja tutup “Prof.Didik.