SemestaPost, Yogyakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, pembangunan sosial harus memasukan indikator ketahanan sosial dan ekologis dalam perencanaannya.
“Saat ini aspek Amdal dari sisi lingkungannya sudah baik tapi perlu diperbaiki dari sisi integrasi dan persiapan sosial. Itu harus dipikirkan. Jadi ini bisa jadi masukan dalam pembahasan pembangunan sosial yang sedang dibahas APSI,” kata Menteri Jumhur saat berpidato di acara Kongres IV Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 24 Juli 2026.
Menteri Jumhur mengatakan, perubahan iklim atau lingkungan sudah bukan lagi isu sampingan saat ini tapi sudah menjadi isu utama atau mainstream global. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) adalah tempat terjadinya crossing antara blind environmentalis dengan growth maniac. Ujungnya adalah analisis dampak lingkungan (Amdal).
“Jadi ada grand desain besar lalu turun ke kajian akademis strategis, lalu teknisnya Amdal. Semua kementerian yang terkait dengan pembangunan, tanpa izin Amdal maka kegiatannya tidak akan berjalan,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menjelaskan, sebetulnya tugas KLH cukup berat karena posisinya berada di tengah-tengah, antara kekuatan blind environmentalis yang serba tidak boleh merusak alam, jangan membangun, tidak peduli pertumbuhan ekonomi, pokoknya terpenting jangan ada yang merusak lingkungan. Di sisi lain ada kekuatan growth maniac yang pro pembangunan, pro pertumbuhan ekonomi, tidak apa-apa merusak lingkungan itu dianggapnya urusan belakangan, yang penting duit terkumpul dahulu.
“Dunia sekarang sangat ramah terhadap isu-isu lingkungan. Sekarang semua ketakutan dengan kondisi bumi saat ini, termasuk negara-negara maju, mereka ketakutan karena dia yang paling banyak merusak bumi. Sekarang mereka paling depan mendorong isu-isu lingkungan, termasuk soal climate change, carbon credit dan sebagainya,” ungkap Menteri Jumhur.
Menurut Menteri Jumhur, di antara growth maniac dan blind environmentalis, itu di tengah-tengah ini ada pembangunan sosial. Pembangunan sosial itu artinya pembangunan yang di dalamnya ada kegiatan orang banyak. Pembangunan sosial juga mencakup hubungan antar sesama manusia dan terhadap lingkungan atau sosial ekologis.
“Buat apa orang sehat di dalam ruang tapi begitu dia keluar ruangan, dia tidak bisa bernafas. Atau misalnya di beberapa tempat di Indonesia ada enklave-enklave. Di dalam enklave itu hidupnya sehat, udaranya sehat, pakai air purifier tapi di lingkungan sebelahnya, airnya kotor, kumuh, banyak orang miskin dan susah, di wilayah itu udaranya panas, sementara sebaliknya di dalam ruangan pakai AC merusak ozone,” kata Menteri Jumhur.
Menurutnya hal yang paling penting adalah menjaga hubungan antar manusia dan lingkungan. Jadi perlu juga dimasukkan indikator lingkungan ke dalam studi tentang pembangunan sosial.
“Social development seperti sanitasi dan sebagainya itu ujungnya berkaitan dengan lingkungan juga. Jadi tinggal teman-teman yang bergerak di bidang pembangunan sosial ini, indikator apa yang wajib dimasukkan ke dalam pembangunan sosial,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menambahkan dalam merancang pembangunan sosial, bukan sekadar memenuhi Amdal saja tapi juga tak kalah pentingnya aspek sosial.
Sebagai contoh, sebut Menteri Jumhur, dalam sebuah kegiatan industri di satu kawasan yang kemudian jadi seperti negara di dalam negara itu artinya salah. Hal itu berarti Amdalnya yang keliru. Hal itu terjadi karena tidak memasukkan unsur integrasi sosial dan unsur persiapan sosial.
“Saya 7 tahun memimpin pekerja migran Indonesia sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), terungkap warga Karawang banyak yang jadi TKI (tenaga kerja indonesia di luar negeri-Red). Saya itu marah dalam hati, ini gimana sih mereka kok mencari kerja di luar negeri padahal di depan hidungnya (maksudnya di wilayahnya) banyak berdiri industri dan berkembang begitu luar biasa. Saya menilai berarti tidak ada persiapan sosial dan integrasi sosialnya,” ungkapnya.
Karena itu, sekarang Menteri LH menegaskan kepada perusahaan-perusahaan yang besar, misal perusahaan tambang yang berinvestasi ratusan triliun rupiah, kalau ingin membangun kawasan industri atau migas atau proyek yang besar-besar maka harus memikirkan soal persiapan sosial. Kemudian mengintegrasikannya ke dalam kegiatan perusahaan itu. Mulai dari soal lapangan kerja, dan supply chain, hingga sektor usaha mikro kecil dan menengah.
“Kalau orang lokal tidak siap maka harus dibikin siap. Jangan pusing mikir dari mana uangnya untuk melatih warga lokal agar siap. Banyak caranya, bisa melapor ke Kemendikti, Kemendikdasmen, Kemenaker, atau sekolah vokasi, tujuannya adalah menyiapkan agar perusahaan tetap jalan dan warga lokal juga bisa survive,” kata Menteri Jumhur.