SemestaPost, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pembiayaan produktif, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Komitmen tersebut mengemuka saat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, membuka Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026).
SF Hariyanto mengatakan, kerja sama antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan diperlukan agar layanan keuangan tidak sekadar memperluas akses masyarakat, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembiayaan perlu diiringi pendampingan usaha dan perluasan pemasaran agar pelaku UMKM mampu berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan OJK, perbankan, dan seluruh industri jasa keuangan untuk memperkuat ekonomi riil. Kita berharap pembiayaan, pendampingan usaha, dan akses pemasaran dapat berjalan bersama sehingga semakin banyak usaha berkembang dan lapangan kerja tercipta,” ucap SF.
Ia menjelaskan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi salah satu wadah untuk mengoordinasikan upaya perluasan akses keuangan di Riau. Selain itu, pemerintah daerah mendorong kemudahan perizinan dan sertifikasi produk guna meningkatkan daya saing serta memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM.
“Upaya memperluas akses keuangan harus disertai dukungan nyata bagi pelaku usaha, mulai dari kemudahan perizinan hingga peluang kemitraan dan pemasaran. Saya berharap kerja sama ini terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, menyampaikan bahwa Bulan Inklusi Keuangan merupakan agenda nasional yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), serta berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengenalkan beragam produk dan layanan keuangan formal, mulai dari tabungan dan pembiayaan hingga layanan pembayaran.
“Bulan Inklusi Keuangan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat mengenal layanan yang tersedia dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing,” kata Fredly.
Ia menambahkan, kolaborasi berkelanjutan diperlukan untuk memperluas kesempatan masyarakat memiliki rekening dan memanfaatkan layanan keuangan formal. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi produktif, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara tepat.
“Kami berharap momentum ini semakin memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan akses keuangan yang merata dan mendorong ekonomi yang berdaya. Kolaborasi pemerintah, industri jasa keuangan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas,” pungkasnya.