“Kita terus dorong layanan digital. Sehingga masyarakat bisa memilih mau datang langsung atau mengurus secara digital. Ini penting, karena pelayanan publik juga berkaitan langsung dengan iklim investasi,” katanya.
Gubernur Pramono menyampaikan, realisasi investasi Jakarta pada semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp67,1 triliun. Capaian tersebut menempatkan Jakarta pada posisi teratas secara nasional.
Menurutnya, investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai yang masuk, tetapi juga dari manfaatnya bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Pramono juga meminta penyempurnaan layanan di MPP. Salah satunya, proses pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) diharapkan dapat dilengkapi hingga tahap pencetakan langsung di lokasi. Hal serupa juga diharapkan dapat diterapkan pada layanan paspor.
“Kita akan terus memperkuat pelayanan dari hulu sampai hilir, termasuk digitalisasi, pelayanan jemput bola, pendampingan investor, sampai Jakarta Investment Centre. Prinsipnya, pemerintah harus mempermudah masyarakat dan dunia usaha, memberikan kepastian, dan memastikan pelayanan itu benar-benar terasa manfaatnya,” tuturnya.
Ia turut menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), agar proses persetujuan tetap selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.