SemestaPost, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, dirinya ingin pada fase pembangunan inkonvensional saat ini tidak boleh lagi melakukan gaya pembangunan seperti masa lalu, di mana masyarakat hanya dapat manfaat sekadarnya dari kegiatan pembangunan.
“Saya ingin masyarakat betul-betul mendapatkan keuntungan terbesar dari kegiatan pembangunan. Saya selalu pidatokan dan akan diimplementasikan dalam regulasi,” kata Menteri Jumhur saat menerima audiensi pengurus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang dipimpin Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Gedung Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, 30 Juli 2026.
Pada kesempatan itu, Menteri Jumhur juga mengungkapkan soal harga karbon Indonesia yang masih rendah. Yakni senilai 3-9 dolar Amerika Serikat (AS) per ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e). Sementara di tempat lain ada yg sampai 80 euro atau 90 dolar AS. Di Singapura saat ini harganya 40 dolar AS
“Kenapa di kita cuma 9 dolar AS. Harus dicari apa penyebabnya. Kalau gitu mending kita aja yang mengerjakan perdagangan karbon itu. Jangan sampai orang membeli dari kita murah, lalu dia jualnya mahal ke pasar internasional,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menceritakan, baru-baru ini dirinya berkunjung ke Kabupaten Kubu Raya. Di sana ada warga yang memiliki 100.000 hektare (Ha) mangrove. Juga sudah ada investor yang siap mengelola perdagangan karbon di hutan magrove itu. Sekarang KLH sedang mengawal proses itu supaya berjalan sebagaimana mestinya.
Namun Menteri Jumhur juga mengingatkan soal kesiapan masyarakat lokal apabila warganya jadi makmur karena adanya investasi perdagangan karbon di daerah tersebut.
“Karena itu uang besar yang tiba tiba datang tapi harus dipastikan uang itu dioperasionalkan dengan benar. Jangan sampai habis begitu saja seperti kasus beberapa waktu lalu perkampungan mendapat ganti untung dari lahannya yang dijadikan lokasi pengobaran minyak bumi. Bisa dicarikan solusi dengan jalan warga membentuk semacam koperasi atau membentuk UMKM mengelola ekowisata mangrove di daerah situ misalnya,” kata Menter Jumhur.
Dalam kesempatakan itu, Menteri Jumhur menyatakan mendukung 100% kegiatan yang dilakukan WALHI dalam rangka menjaga lingkungan hidup.
“Kami (KLH) sebenarnya diuntungkan oleh WALHI dalam upaya memuliakan bumi. Di LH dikenal dengan 2 aksi yaitu mitigasi dan adaptasi, Nah saya menambahkan satu unsur lagi yaitu prosperity atau kemakmuran bagi warga lokal setempat,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur menjelaskan, ada dua fase pembangunan di dunia. Pertama adalah pembangunan konvensional yaitu pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Misal ada kegiatan gali tambang yang memang menciptakan pertumbuhan ekonomi tapi berefek terjadi pencemaran.
“Itu fase pertama pembangunan. Kini kita memasuki pembangunan inkonvensional karena ada potensi ekonomi ribuan triliun rupiah dari perdagangan karbon dan biodiversity. Jadi pembangunan saat ini berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur mengatakan, pemerintah saat ini sedang konsen untuk melakukan upaya memulihkan lingkungan. Karena itulah KLH membuat gerakan pertobatan ekologis nasional.
“Semua bersalah atas kerusakan ekologis. Untuk itu kita perlu tobat. Pada prinsipnya KLH mensupport siapapun yg punya kepedulian terhadap lingkungan, apalagi WALHI. Mudah mudahan ke depan lingkungan menjadi lebih baik dengan pertobatan ekologis kita,” kata Menteri Jumhur.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring mengatakan, hal yang disampaikan dalam audiensi ini adalah ingin mengundang Menteri LH untuk hadir dan berpartisipasi di acara tahunan WALHI bernama Pekan Rakyat dan Konsultasi Nasional Llingkungan Hidup 2026.
“Acara akan diawali dengan diskusi dengan beragam kementerian yang terkait dengan lingkungan. Kemudian juga akan ada panggung hiburan serta turut libatkan masyarakat adat dan lokal. Acara akan digelar 3 hari, mulai 21-23 Agustus 2026, bertempat di Lembaga Adat Melayu, Provinsi Riau,” kata Boy.
Acara akan diawali seminar dan diskusi pada 21 Agustus 2026 rencananya pembicara kunci Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Gubernur Riau dan Kapolda Riau. Acara juga dimeriakan dengan karnaval di pusat Kota Pekanbaru. (*)