Gubernur Pramono mengatakan, pendidikan tetap menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta meskipun terdapat pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, pemerintah perlu memahami kebutuhan masyarakat dan memastikan kebijakan pendidikan disusun berdasarkan data agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
“Komitmen ini kami dukung melalui program-program unggulan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yaitu bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sebuah program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu untuk membantu mereka meraih kesuksesan, mulai dari jenjang sekolah hingga universitas,” ujarnya.
Selain bantuan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus membenahi sarana dan prasarana sekolah. Dari target rehabilitasi 19 gedung sekolah sejak 2025, sebanyak 18 gedung dilaporkan telah rampung seluruhnya. Pembenahan tersebut dilakukan untuk menyediakan lingkungan belajar yang lebih layak dan mendukung kegiatan pendidikan di berbagai wilayah Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga memperluas akses melalui program Sekolah Swasta Gratis yang mencakup 103 sekolah swasta. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan kesempatan pendidikan, terutama bagi peserta didik yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Untuk memperkuat akses pendidikan tinggi, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan program Beasiswa Jakarta Unggul atau LPDP Jakarta yang direncanakan mulai berjalan pada 2027.
“Di samping itu, kami juga secara aktif mempersiapkan Beasiswa Jakarta Unggul di Tahun 2027, untuk melahirkan generasi unggul yang siap membawa Jakarta bersaing di kancah internasional,” ucapnya.
“Tema konferensi ini juga menegaskan pentingnya peran organisasi guru dalam membentuk masa depan pendidikan di kawasan Asia-Pasifik. Seiring dengan dunia yang terus berubah, kita harus memastikan setiap guru mendapatkan dukungan penuh untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu,” katanya.
Gubernur Pramono menyampaikan, berbagai kebijakan pendidikan tersebut berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta. Ia menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 mencapai 85,05, tertinggi secara nasional. Jakarta juga disebut menempati peringkat pertama di Indonesia dalam pemeringkatan QS Best Student Cities 2027.
“Alhamdulillah, berkat berbagai upaya strategis tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta Tahun 2025 mencapai 85,05, dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Jakarta juga menempati peringkat pertama kota pendidikan di Indonesia dalam QS Best Student Cities 2027,” ungkapnya.
Gubernur Pramono turut mengapresiasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai anggota aktif Education International yang berperan dalam memperjuangkan kesejahteraan, perlindungan hukum, dan profesionalisme guru. Ia menyampaikan keterbukaan Jakarta untuk memperkuat kolaborasi dengan organisasi guru, sekolah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
“Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan The 10th Education International Asia-Pacific Regional Conference. Selamat mengikuti rangkaian konferensi ini. Semoga kegiatan ini mampu menghasilkan gagasan-gagasan transformatif untuk masa depan dunia pendidikan yang lebih adil dan gemilang,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan lebih dari 35 negara di kawasan Asia-Pasifik telah memercayakan PGRI menjadi tuan rumah konferensi tersebut. Ia berharap pertemuan ini menjadi ruang untuk bertukar gagasan, memperkuat solidaritas, dan membangun kerja sama antarorganisasi guru.
“Kami berkomitmen untuk melakukan yang terbaik agar konferensi ini bermakna, sukses, dan berkesan bagi kita semua. Saya berharap hari-hari ini akan memberikan kita kesempatan yang berharga untuk bertukar pikiran, memperkuat solidaritas, dan membangun kerja sama yang lebih kuat demi masa depan pendidikan dan profesi keguruan,” ujar Unifah.
Chairperson EIAP Regional Committee, Tsukasa Takimoto, turut mengajak organisasi guru di kawasan Asia-Pasifik memperkuat organisasi yang demokratis dan mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi dalam pendidikan.














