Syafira telah menikah, tetapi tetap bertekad menyelesaikan pendidikan. Sementara itu, Nurraya harus membantu keluarganya berjualan. Bagi keduanya, PJJ memberikan kesempatan untuk tetap belajar dengan pola yang lebih fleksibel. Kisah tersebut disampaikan saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq berdialog langsung dengan murid PJJ di SMA Negeri 20 Batam, Rabu (12/8).
Ketika ditanya alasan memilih PJJ, Syafira menjelaskan bahwa dirinya telah menikah sebelum mengikuti pembelajaran. “Belajarnya asyik, fleksibel, terus gurunya asyik-asyik, baik banget,” ujar Syafira.
Dalam dialog tersebut, Nurraya juga menceritakan bahwa dirinya memilih PJJ karena membantu keluarga berjualan. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih pola pendidikan yang memungkinkan dirinya tetap membantu keluarga sekaligus melanjutkan sekolah.
Nurraya menambahkan bahwa pendampingan guru tetap menjadi bagian penting dalam PJJ. “Kita itu belajarnya mandiri. Kalau tidak tahu, bisa langsung tanya gurunya lewat WhatsApp pelajaran yang belum dimengerti,” katanya.
Pengalaman Syafira dan Nurraya menjadi gambaran bahwa kondisi sosial dan ekonomi tidak harus berujung pada terputusnya pendidikan. Melalui PJJ, murid memiliki ruang untuk menyesuaikan waktu belajar dengan kondisi masing-masing. Di hadapan Wamendikdasmen Fajar, Syafira dan Nurraya juga menceritakan pengalaman mereka saat mengikuti pembelajaran PJJ. Keduanya menilai pembelajaran terasa menyenangkan dan fleksibel. Mereka dapat menyesuaikan waktu belajar dengan kondisi masing-masing, sekaligus tetap berkomunikasi dengan guru ketika mengalami kesulitan memahami materi.
Wamen Fajar menilai pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya menghadirkan layanan pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi peserta didik. Pemerintah memberikan PJJ sebagai alternatif pendidikan formal bagi anak-anak yang terkendala mengikuti sekolah reguler. “PJJ itu pendidikan formal untuk membantu teman-teman yang terkendala akses sekolah, tetapi pemerintah memberikan alternatif supaya mereka juga tetap berhak menikmati layanan pendidikan yang sama-sama baiknya,” ujarnya.
Namun, fleksibilitas tidak berarti mengesampingkan mutu. Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan PJJ tetap harus memiliki pengendalian mutu dan standardisasi pendidikan. “Jangan sampai kita tidak punya pengendalian mutunya, nah standarisasinya, itu yang kami jaga,” tegasnya.
Kehadiran PJJ juga menjadi penting bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau. Kondisi geografis Kepulauan Riau membuat sebagian anak sulit menjangkau sekolah reguler, terutama di wilayah dengan jumlah peserta didik yang terbatas. Oleh karena itu, PJJ dikembangkan sebagai salah satu alternatif untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan, termasuk bagi anak-anak yang menghadapi kendala sosial dan ekonomi. “Dengan PJJ kita memberikan alternatif supaya anak-anak kita yang tidak terjangkau selama ini bisa kita jangkau lewat PJJ,” Jelas Fajar.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PJJ merupakan pendidikan formal setingkat SMA, berbeda dengan pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C yang berada pada jalur nonformal. Pemerintah terus mengaktifkan berbagai jalur pendidikan untuk memperluas akses layanan pendidikan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah mengurangi angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Wamen Fajar mengajak pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, serta berbagai unsur kewilayahan untuk bersama-sama menemukan anak-anak yang belum melanjutkan pendidikan dan mengarahkan mereka pada pilihan pendidikan yang sesuai.
Fajar Riza Ul Haq mendorong para murid PJJ menjadi duta PJJ dengan membagikan pengalaman mereka kepada teman dan lingkungan sekitar agar anak-anak yang menghadapi hambatan melanjutkan sekolah mengetahui adanya alternatif pendidikan formal. Melalui penguatan PJJ, Kemendikdasmen berupaya memastikan kondisi sosial, ekonomi, maupun geografis tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan.