“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujar Gubernur Pramono dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7).
Selain pendapatan dan belanja daerah, penerimaan pembiayaan telah terealisasi Rp5,82 triliun atau 58,92 persen dari target. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp574,9 miliar atau 8,17 persen dari pagu.
Kepercayaan konsumen juga tetap tinggi. Indeks Keyakinan Konsumen pada Juni 2026 berada di level 144,4, sedangkan penjualan riil meningkat 8,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Karena itu, kami terus memperkuat konektivitas melalui transportasi publik, menghadirkan berbagai kegiatan yang menggerakkan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara,” tandas Gubernur Pramono.
Stabilitas daya beli ditopang inflasi Jakarta yang terkendali. Pada Juni 2026, inflasi tercatat 2,78 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan masih berada dalam rentang sasaran nasional.
Kondisi tersebut didukung kebijakan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi publik secara konsisten.
Jakarta juga mempertahankan posisinya sebagai tujuan investasi terbesar di Indonesia. Realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun, tumbuh 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Nilai tersebut berkontribusi 17,20 persen terhadap total investasi nasional. Pemprov DKI Jakarta terus memperbaiki iklim usaha melalui pendampingan pelaku usaha, fasilitasi peluang investasi baru, serta pengembangan investasi hijau.
Salah satu proyek yang terus dipercepat adalah Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah sekaligus mengembangkan infrastruktur perkotaan yang lebih berkelanjutan.
Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat kualitas tenaga kerja untuk memastikan pertumbuhan ekonomi diikuti perluasan kesempatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 6,03 persen.
Penurunan tersebut didukung Program Padat Karya, magang bagi lulusan SMA dan sederajat, pelatihan reguler, serta layanan pelatihan bergerak melalui Mobile Training Unit.
“Kami ingin memastikan pembangunan Jakarta berlangsung secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas layanan publik, dan terjaganya kesejahteraan seluruh warga,” tegas Gubernur Pramono.
Selain memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, Pemprov DKI Jakarta melanjutkan program penyiapan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
“Sebelum saya menutup konferensi pers ini, saya ingin menyampaikan program kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti ke Jepang, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, dan negara lainnya akan terus kami lanjutkan. Itulah upaya yang terus kami lakukan untuk mempersiapkan tenaga kerja Jakarta agar mampu bersaing di tingkat internasional,” pungkasnya.